Cryptocurrency Halal atau Haram

Cryptocurrency Halal atau Haram

Perkembangan cryptocurrency atau yang sering dianggap sebagai mata uang digital terlihat begitu pesat di era transformasi digital seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi keuangan digital ini nyatanya mulai mengguncang layanan keuangan dan sistem pembayaran dunia.

Meskipun diliputi dengan banyak kontroversi antara pro dan kontra, namun cryptocurrency terus mengalami perkembangan yang inovatif dan peningkatan peminat yang begitu masif. Hal ini dilihat dari nilainya yang terus meningkat secara fluktuatif.

Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia pada bagian statistik sistem pembayaran atau SPP, disebutkan bahwa jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia per bulan September 2021 adalah sebanyak 530.664.510.

Jumlah peredaran yang tidak sedikit ini, kemudian memunculkan banyak pro dan kontra terkait hukum dari cryptocurrency ini. Ada yang menghukumi boleh, ada pula yang menghukumi mubah, bahkan ada yang mengharamkannya.

Lantas bagaimana sebetulnya hukum dari cryptocurrency ini? Apakah cryptocurrency halal atau haram?

Untuk menjawab hukum dari cryptocurrency, pada tulisan kali ini akan kami sampaikan beberapa pandangan dari MUI, NU dan Muhammadiyah tentang hukum dari cryptocurrency. Semoga tulisan ini dapat menjawab keraguan di dalam diri kita.

Site: Bina Qurani Islamic School, Image: Cryptocurrency Halal atau Haram, Source: Photo by Worldspectrum From Pexels

Pengertian Cryptocurrency

Sebelum kami sampaikan tentang bagaimana fatwa dan pandangan dari beberapa ormas Islam di Indonesia tentang cryptocurrency, akan lebih sempurna apabila kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu cryptocurrency.

Cryptocurrency atau mata uang digital tidaklah sama dengan mata uang konvensional. Secara bahasa, cryptocurrency tersusun dari dua kata yaitu crypto dan currency. Crypto berarti sesuatu yang merujuk pada bahasa persandian di dalam dunia komputer, sedangkan currency merujuk pada nilai mata uang.

Maka, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency adalah sebuah mata uang virtual atau mata uang digital yang dijamin oleh cryptography. Mata uang ini bersifat desentralisasi, yang artinya dapat terhubung kepada para penggunanya tanpa perlu adanya perantara atau pihak ketiga seperti otoritas pusat perbankan atau pemerintahan. Sifat desentralisasi ini yang kemudian menjadi dasar sistem blockchain, yaitu platform digital yang memungkinkan cryptocurrency dapat digunakan untuk bertransaksi.

Lalu bagaimana hukum cryptocurrency? Apakah transaksi menggunakan cryptocurrency halal atau haram?

Islamic School, Image: Cryptocurrency Halal atau Haram, Source: Photo by Karolina Grabowska From Pexels

Pandangan Cryptocurrency Menurut Beberapa Ormas Islam di Indonesia

Semakin bertambahnya pengguna dan nilai peredaran cryptocurrency di Indonesia sebagaimana yang dilansir oleh BI, tentu semakin mendatangkan banyak pertanyaan di masyarakat terkait hukum dari mata uang digital ini.

Beberapa pertanyaan yang sering muncul tentang cryptocurrency ini adalah:

• Bagaimana hukum cryptocurrency?
• Apakah transaksi menggunakan cryptocurrency halal atau haram?
• Apakah diperbolehkan melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency?

Untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut, beberapa ormas Islam terbesar di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI kemudian memberikan pendapatnya dan pandangannya terkait hukum cryptocurrency.

Berikut ini adalah beberapa pendapat dan pandangan dari Ormas Islam di Indonesia terkait hukum cryptocurrency halal atau haram:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dikutip dari situs resmi MUI Digital, dikatakan bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia masih terus melakukan kajian untuk menentukan fatwa halal atau haramnya transaksi cryptocurrency. Kajian ini dilakukan untuk merespon peningkatan perdagangan aset kripto di masyarakat.

Prof. Jaih Mubarok selaku Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN MUI menjelaskan bahwa cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dibuat melalui teknik enkripsi peer to peer. Karenanya, hal ini termasuk dalam siyasah maliyyah yang eksistensinya bergantung pada ketentuan atau keputusan otoritas.

Mengutip pendapat Muhammad Rawas Qal’ah, beliau juga menjelaskan bahwa disebut sebagai mata uang apabila memenuhi dua kriteria, yaitu:

• Substansi benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai medua untuk memperoleh manfaat.
• Harus diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang, yaitu bank sentral.

Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN MUI ini juga menyinggung mengenai kedudukan harta yang diakusi sebagai alat tukar atau uang, yang pada dasarnya berfungsi sebagai standar nilai dari harta-harta lainnya.

Dalam sejarah Islam, emas dan perak diberlakukan sebagai uang atau nuqud yang bernama dinar dan dirham. Fungsi uang atau nuqud ini dijelaskan oleh ulama sebagai berikut:

1. Imam Ghazali – Dalam kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din (4: 91) disampaikan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim atau pemutus dan penengah atau mutawasith terhadap harta-harta lain untuk mengetahui nilainya.
2. Ibnu Khaldun – Dalam kitab Muqaddimah (680) menyatakan bahwa Allah menciptakan logam emas dan perak sebagai nilai bagi semua harta lainnya.
3. Sarkhasi – Dalam kitab Al-Mabsuth (2: 191) dikatakan bahwa emas dan perak dalam berbagai bentuk diciptakan Allah sebagai substansi nilai atau harga.

Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 resmi ditutup oleh Menteri Agama Yaqun Cholil Qaumas. Ijtima yang dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 November 2021 di Jakarta ini, dihadiri oleh 700 peserta.

Peserta yang hadir dalam Ijtima ini terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di pusat. Selain itu hadir pula Pimpinan MUI Provinsi, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi, Pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, dan Pimpinan Fakultas Syariah di Indonesia.

Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI

Dari hasil Ijtima yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI terkait hukum Cryptocurrency, ditetapkan bahwa:

1. Penggunaan Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada bentuk fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Itulah hasil dari Ijtima Ulama MUI terkait haramnya penggunaan cryptocurrency.

Islamic School, Image: Cryptocurrency Halal atau Haram, Source: Photo by Alesia Kozik From Pexels

2. Pandangan PW NU Jatim

Merespon pertanyaan masyarakat tentang hukum dari cryptocurrency halal atau haram, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa bahwa cryptocurrency, yaitu mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi adalah haram.

Berdasarkan situs resmi NU Jatim, disebutkan bahwa Bahtsul Masail NU Jawa Timur yang dilaksanakan pada hari Ahad, 24 Oktober 2021 memberi keputusan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi adalah haram. Hal ini karena akan munculnya beberapa kemungkinan yang bisa menghilangkan legalitas transaksi.

Dalam Bahtsul Masail tersebut, didapatkan beberapa temuan bahwa:

1. Cryptocurrency tidak termasuk kategori ain musyahadah maupun syaiin maushuf fi al-dzimmah.
2. Cryptocurrency tidak memiliki potensi untuk bisa diserahterimakan secara hissan atau inderawi dan syar’an.
3. Cryptocurrency termasuk aset ma’dum atau fiktif.

Dari beberapa temuan tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi sil’ah (komoditas) secara syara’. Oleh karenanya, meniagakan cryptocurrency hukumnya adalah mamnu’ (ghairu jaizin).

Menurut Kyai Azizi Chasbullah selaku mushahih menyebutkan bahwa, “Para peserta bahtsul masail memiliki pandangan yang sama, meskipun kripto telah diakui oleh pemerintah sebagai komoditi, namun penggunaannya tidak bisa dilegalkan secara syariat.”

“Atas beberapa pertimbangan yang matang, di antaranya adalah akan adanya penipuan di dalamnya, maka cryptocurrency dihukumi haram.” Imbuh alumni Pesantren Lirboyo, Kediri tersebut.

Islamic School, Image: Cryptocurrency Halal atau Haram, Source: Photo by Alesia Kozik From Pexels

3. Pandangan Muhammadiyah

Setelah keluar pendapat dan fatwa MUI dan NU terkait hukum cryptocurrancy halal atau haram, Fahmi Salim selaku Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum cryptocurrency.

Dilansir dari siitus resmi Muhammadiyah, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah ini mengungkapkan bahwa, “Para fuqaha sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa dan memberikan hukum, termasuk Muhammadiyah”

“Teknologi kripto ini sebetulnya adalah bebas nilai. Apabila digunakan untuk melahirkan produk yang haram atau jasa yang haram, maka produknya haram. Apabila digunakan untuk menghasilkan yang halal, maka produknya bisa tetap halal.” Tambahnya.

Meski demikian, Fahmi Salim yang juga merupakan ulama muda lulusan Al-Azhar Kairo tersebut cenderung menghindari penggunaan mata uang kripto karena fungsinya belum diakui sebagai alat tukar, timbangan ataupun komoditas.

Itulah beberapa pendapat dari ormas Islam terkait halal atau haramnya cryptocurrency. Sebagai umat Islam, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjauhi segala sesuatu yang samar-samar atau syubhat.

Thumbnail Source: Photo by Ivan Babydov From Pexels

Artikel Terkait:
Manfaat Data Mining