Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dia Guru Sebelum Dia Mengajar

Dr. Abdul Wahid, Lc., M.E.I.
Pengasuh Bina Qurani Islamic School

Siapa dari kita yang pernah mengira bahwa negara Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satu PR terbesar yang menjadi kebutuhan negara ini adalah pengadaan sarana prasarana pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Daerah Sukamandang Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Seruyan merupakan contoh daerah terpencil di mana anak-anak usia pendidikan dasar tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Sebagaimana dilansir oleh medcofoundation.org bahwa daerah tersebut tidak hanya terbatas dalam sarana prasarana, namun juga terbatas pada jumlah guru sehingga tidak mampu menutupi kebutuhan guru di daerah tersebut. (medcofoundation.org, tt)

Apa sebenarnya yang membuat pemerintah kita berat untuk bergerak cepat dalam memenuhi fasilitas-fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil? Tentu pertanyaan ini menjadi topik hangat sepanjang tahun bahkan mungkin santapan setiap hari bagi para praktisi pendidikan. Alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN seharusnya menjadi angin segar bagi Kementerian Pendidikan sehingga mampu menjadi garda terdepan pelaksana amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1, yaitu: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Atau pertanyaan lainnya adalah apakah distribusi anggaran tersebut sudah tepat sasaran? (news.detik.com, 2019)

Permasalahan negara kita saat ini tak hanya pada besar kecilnya pendapatan tahunan negara, baik yang bersumber dari pajak atau bukan pajak, akan tetapi permasalahan yang lebih penting dari hal tersebut adalah permasalahan good corporate governance di beberapa lembaga yang notabene adalah pelaksana tugas negara. Pembenahan ini menjadi tugas kita bersama, terlebih para praktisi pendidikan, dalam upaya mewujudkan pribadi-pribadi yang kapabel dan berakhlak mulia yang merupakan salah satu inti tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena mustahil good corporate governance akan dapat terterapkan dengan maksimal tanpa adanya pribadi-pribadi yang memiliki integritas tinggi, berkakhlak mulia, dan kapabel di bidangnya.

Tugas mulia para guru sekaligus menjadi tugas yang amat berat bagi mereka untuk mencetak generasi-generasi penerus yang berilmu, cakap, mandiri, dan juga berakhlak mulia (UU SISDIKNAS, 2003), sehingga mampu menjalankan amanat ratusan juta rakyat Indonesia dengan baik dan maksimal. Seorang guru wajib menjadi teladan bagi murid-muridnya, teladan dalam sikap, akhlak, teladan dalam menimba ilmu, bahkan menjadi teladan bagi seluruh masyarakat di luar lingkungan sekolah.

Dengan demikian seorang guru wajib meneladani Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang telah menjadi guru sebelum Beliau ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya yang tidak lain adalah para sahabat yang membantu Beliau dalam suka maupun duka. Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah menjadi guru sebelum dirinya mengajar, keteladanan Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dalam akhlak merupakan pendidikan berharga yang mampu memberikan pondasi pembelajaran kepada murid-muridnya. Menghiasi perangai sehari-hari dengan akhlak mulia adalah sebuah keniscayaan sebelum kita menjadi guru di ruang belajar. Karena guru merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU SISDIKNAS, 2003), hal ini akan dapat lebih cepat terwujud jika guru dengan akhlak mulianya telah menjadi guru sebelum dia mengajar.

TAGS
#Abdul Wahid #Guru #Regulasi Pendidikan #Tujuan Pendidikan #Pendidikan
Login