M. Umer Chapra berpandangan bahwa untuk meraih kebahagiaan batin dan materiil semua orang serta membangun keadilan harus dilakukan islamisasi, yaitu upaya serius mengimplementasikan sistem ekonomi Islam. Islamisasi menuntut alokasi dan distribusi semua sumber daya yang merupakan amanah dari Allah dengan cara yang efisien dan adil.[1]
Menurut M. Abdul Mannan[2] bahwa konsep Islam tentang negara kesejahteraan lebih komprehensif dibandingkan konsep Welfare State yang dianut oleh negara-negara modern. M. Abdul Mannan mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan dalam Islam bukan hanya manifestasi nilai-nilai ekonomi, tetapi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh yang mencakup kesejahteraan material, spiritual, moral, dan politik. Nilai moral dan spiritual yang dimaksudkan oleh M. Abdul Mannan dalam konsep negara kesejahteraan Islam adalah terdapat pada penerimaannya akan hidup dan parkembangannya yang tepat. Apa saja yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada manusia agar digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan.
Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannnya dan Alquran pun mewajibkan setiap manusia agar meningkatkan kesejahteraan jiwanya dan kesejahteraan sesama manusia. M. Abdul Mannan juga mengatakan bahwa nilai politik merupakan ciri terpenting dalam negara kesejahteraan Islam. Nilai inilah yang membedakan antara negara Islam dangan negara-negara Demokrasi Barat. Kekuasaan mutlak dalam negara Ialam adalah milik Allah dan kekuasaan manusia sebagai khalifah-Nya terbatas.
Site: Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: Implementasi Sistem Ekonomi Islam, Source: Photo by Thirdman Pexels
Negara hanya alat untuk mencapai tujuan, yaitu memerintahkan pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar serta menegakkan keadilan. Nilai-nilai sosial dalam konsep negara kesejahteraan Islam yang dimaksudkan M. Abdul Mannan sangat komprehensif, yaitu mengatur perilaku, kehidupan keluarga seseorang, keluarga, dan juga mengatur bagaimana cara mengelola harta anak yatim. Perbedaan ras, warna, bahasa, kekayaan, dan lain sebagainya bukan untuk mengklasifikasi kemuliaan manusia, tapi hanya untuk saling kenal mengenal.
Adapun maksud nilai-nilai ekonomik yang menjadi tujuan pokok negara kesejahteraan dalam Islam adalah berawal dari suatu keyakinan bahwa hakikat segala sesuatu milik Allah S.W.T. secara mutlak dan manusia hanya sebagai khalifah-Nya di bumi yang berkewajiban hanya mengelola sesuai aturan-Nya. Setiap manusia juga mempunyai bagian dari sumber dayanya dan setiap orang berhak ikut serta dalam proses produksi.
Islam mengakui hak milik seseorang dan hak milik tersebut dilindungi, tapi pada harta yang menjadi hak milik tersebut ada amanah yang dititipkan milik orang lain dari kaum fakir miskin dan bahkan hewan yang juga berhak untuk mendapatkan bagiannya. Seluruh jenis kegiatan ekonomi juga harus tunduk pada Alquran sunah. Praktik monopoli, bisnis spekulatif, riba, dan sikap boros dilarang dalam konsep ekonomi Islam. Konsep zakat merupakan wujud pemerataan ekonomi dengan mengambil sebagian kekayaan orang kaya dan didistribusikan kepada kaum fakir miskin.
==========
[1] M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2000), 346.
[2] M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 357-365.
Dikutip dari: Dr. Ghifar, Lc., M.E.I., Konsep dan Implementasi Keuangan Negara pada Masa Al-Khulafa Al-Rashidun, (Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi, 2020), 76-78.
Thumbnail Source: Photo by Hikmet Pexels
Artikel Terkait:
Kegagalan Kapitalisme dan Sosialisme